kemiskinan di jakarta

SAPA - Dari seluruh jumlah uang beredar di Indonesia hampir sekitar 70 persennya beredar di Jakarta. Namun kondisi ini ternyata dinilai tetap tidak mampu mengatasi masalah kesenjangan, kemiskinan, kekumuhan, dan inefisiensi. Hal itu antara lain disebabkan kegagalan penerapan konsep pembangunan trickle down effect atau efek menetes ke bawah.

Bahkan, jika diperhitungkan dalam ukuran kemiskinian relatif, ibu kota RI itu mencatat angka kemiskinan 41,31 persen, atau yang terbesar di Indonesia. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dihitung dengan membandingkan pendapatan seseorang dengan rata- rata pendapatan seluruh masyarakat di suatu wilayah.

Ukuran kemiskinan relatif dapat dijadikan salah satu indikator ketimpangan pendapatan dalam masyarakat dan indikator hidup layak seperti warga lain di lingkungan sekelilingnya. Kegagalan konsep pembangunan di Jakarta itu dikemukakan oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Susilo Bambang Sulisto, di Jakarta, Rabu (27/2).

Ia menjelaskan dalam teori trickle down effect, setelah pertumbuhan tercapai, akan ada "tetesan" yang diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan bagi rakyat kecil. Namun, industri skala besar untuk menyerap tenaga kerja serta menciptakan rantai kemanfaatan lain justru terbatas sehingga kesejahteraan sulit dicapai.

"Kehidupan di Jakarta merupakan cerminan kesenjangan ekonomi yang paling kontras. Di satu sisi, Jakarta merupakan pusat kegiatan perekonomian nasional. Di sisi lain, Jakarta juga merupakan provinsi yang penuh dengan permasalahan," papar Susilo.

Terkait tingkat kemiskinan di Jakarta, peneliti pada Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FE-UI, Teguh Dartanto, dalam satu laporannya, mengungkapkan isu kemiskinan di Jakarta bukan hanya kemiskinan absolut seperti yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi juga ukuran kemiskinan lain.

Data statistik menunjukkan angka kemiskinan di Jakarta menurun dari 7,35 persen (2005), 4,61 persen (2007), dan menjadi 3,75 persen (2011). Angka kemiskinan merupakan ukuran kemiskinan mutlak. Seseorang dinyatakan miskin jika pengeluaran kurang dari 355.480 rupiah per bulan per kapita pada tahun 2011.

Sebuah batas yang sangat rendah untuk hidup layak di Jakarta. Di sisi lain, kebanggaan dan klaim keberhasilan menurunkan angka kemiskinan hanyalah semu belaka karena dengan tingkat pendapatan per kapita sekitar 33,35 juta rupiah per kapita per tahun (2005), ukuran kemiskinan mutlak seharusnya sudah ditinggalkan dan digantikan dengan ukuran kemiskinan yang bersifat relatif maupun subjektif.

Dalam ukuran itu, seseorang dikatakan miskin jika pendapatannya kurang dari 0,5 dari rata-rata pendapatan seluruh masyarakat. Berdasarkan perhitungan Teguh, dengan menggunakan data Susenas 2005, angka kemiskinan relatif di DKI Jakarta adalah 41,31 persen. "Sebuah angka kemiskinan relatif terbesar di Indonesia," papar dia.

Dengan menggeser ukuran kemiskinan dari ukuran mutlak menjadi ukuran relatif, angka kemiskinan Jakarta melonjak dari 7,37 persen menjadi 41,31 persen. Tingginya angka kemiskinan relatif di Jakarta juga konsisten dengan makin lebarnya ketimpangan pendapatan yang terdeteksi dari kenaikan indeks Gini dari 0,381 pada 2010 menjadi 0,385 pada 2011 dan diperkirakan mendekati 0,4 pada 2012. Makin tinggi angka indeks Gini, makin lebar kesenjangan.

Pasar Bebas
Susilo menjelaskan persaingan pasar bebas yang lebih ketat dengan terintegrasikannya ekonomi Indonesia dengan forum regional dan global membuat "tetesan" ke bawah semakin kecil. Akibatnya, kesenjangan ekonomi semakin lama akan semakin dalam meskipun pada 2011, Jakarta mampu menempati posisi ke-17 dari 200 negara metropolitan dunia yang menunjukkan kinerja ekonomi terbaik.

Permasalahan struktural yang dihadapi Jakarta tidak dapat dipisahkan dengan kemiskinan yang tersedot dari daerah-daerah. Kemacetan lalu lintas, banjir, dan kemiskinan di Jakarta dinilai sebagai sumber inefi siensi yang sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi, bisnis, dan industri. "Saya berharap dunia usaha dapat melihat prioritas pembangunan yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta tersebut dalam perspektif kepentingan dunia usaha jangka panjang," ujar Susilo.

koran-jakarta dot com